GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan ...

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan ...

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan Mantan Koruptor Jadi Calon Legislatif "Bagi, KPU bola salju ini sudah diperkirakan sejak ada tiga putusan Baw…

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan ...

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan Mantan Koruptor Jadi Calon Legislatif

"Bagi, KPU bola salju ini sudah diperkirakan sejak ada tiga putusan Bawaslu di Aceh, Sulawesi Utara dan Toraja Utara,"

KPU Sudah Memprediksi Dampak Putusan Panwaslu Loloskan Mantan Koruptor Jadi Calon LegislatifTribunnews.com/Muhammad ZulfikarKomisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbedaan pendapat antara KPU RI dan Bawaslu RI mengenai keikutsertaan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 menimbulkan polemik.

Bawaslu dan Panwaslu menyatakan tiga mantan narapidana korupsi lolos sebagai bakal calon legislatif yang memenuhi syarat (MS).

Padahal, sebelumnya KPU menyatakan ketiganya tidak memenuhi syarat (TMS) karena berstatus mantan narapidana korupsi.

Baca: Polisi Benarkan Kasus Pencurian Bermodus Jenguk Pasien di Rumah Sakit yang Viral di Media Sosial

Tiga putusan tersebut masing-masing dikeluarkan panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh, Panwaslu Tana Toraja, dan Bawaslu Sulawesi Utara.

Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, mengatakan tiga kasus itu menjadi 'bola salju' memberi jalan bagi mantan narapaidana korupsi lainnya yang sebelumnya mendapat status TMS melakukan gugatan serupa.

"Bagi KPU bola salju ini sudah diperkirakan sejak ada tiga putusan Bawaslu di Aceh, Sulawesi Utara dan Toraja Utara," kata Wahyu, Kamis (30/8/2018).

Baca: Daftar Mi Ayam Enak di Jogja, Ada Mi Ayam Goreng yang Legendaris

Menurut dia, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menjadi dasar pertimbangan Panwaslu.

Dia menjelaskan, terdapat problematika karena perbedaan cara pandang Bawaslu dan KPU terhadap PKPU.

Cara pandang KPU, apabila PKPU sudah diundangkan mengikat semua pihak.

Halaman selanjutnya 12 Penulis: Glery Lazuardi Editor: Adi Suhendi Ikuti kami di Guru SD di Bangka Tewas Dibunuh Suami Keduanya yang 10 Tahun Lebih Muda, Terungkap Motif Pelaku Sumber: Berita Sulawesi Utara

Tidak ada komentar