www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sulawesi Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi

Posted by On 04.12

Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi

Home > Nasional > Berita Politik Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi RZR, CNN Indonesia Selasa, 13/03/2018 05:41 WIB Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifudin dan Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar (kanan). (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 kasus dugaan keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018.
"Kita mencatat ada 425 kasus pelibatan pihak-pihak yang seharusnya netral dan dilarang terlibat di Pilkada Serentak 2018," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (12/3).
Diketahui, ASN dan TNI/Polri, sesuai perundangannya masing-masing, wajib menjaga netralitas dan dilarang terlibat pada pelaksanaan pemiku sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Afifudin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran itu terjadi di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota.
Rinciannya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 85 pelanggaran; Jawa Barat sebanyak 163 dugaan kasus di 14 kabupaten/kota; Banten dengan 11 pelanggaran di dua kota/kabupaten.
a Selain itu, Sumatera Utara memiliki satu dugaan pelanggaran di Padang Lawas Utara; Kalimantan Barat dengan tiga kasus di dua kabupaten; Jawa Tengah di sembilan kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran; Sulawesi Utara dengan 15 pelanggaran di empat ka bupaten.
Sementara itu, Sulawesi Tengah menyumbang 2 kasus di Donggala; Sulawesi Tenggara memiliki 30 dugaan pelanggaran di enam kabupaten; Sulawesi Selatan dengan 16 pelanggaran di lima kabupaten; Maluku dengan satu kasus dugaan pelanggaran; dan Maluku Utara di lima kabupaten/kota dengan 18 kasus.
Deretan kasus pelanggaran ASN dan TNI/Polri pada masa kampanye tersebut menjadi tugas bagi Bawaslu untuk terus berupaya melakukan pengawasan yang lebih melekat.
Hal tersebut agar menjamin ASN dan TNI/Polri tetap netral dam menjalankan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan.
"Kita akan melakukan pengawasan langsung dengan pertemuan tatap muka dan dialog dengan para calon kepala daerah," pungkasnya. (arh) Berita Terkait

  • KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    4 jam yang lalu
  • Bawaslu Berhentikan Sementara Ketua Panwaslu Garut

    Bawaslu Berhentikan Sementara Ketua Panwaslu Garut

    2 minggu yang lalu
  • Bawaslu Akui Penjabat Gubernur Sebaiknya dari PNS

    Bawaslu Akui Penjabat Gubernur Sebaiknya dari PNS

    1 bulan yan g lalu
  • Investigasi Langsung, Cara Bawaslu Atasi Politik Uang

    Investigasi Langsung, Cara Bawaslu Atasi Politik Uang

    2 bulan yang lalu
  • Bawaslu Awasi Ketat Para Jenderal yang Bertarung di Pilkada

    Bawaslu Awasi Ketat Para Jenderal yang Bertarung di Pilkada

    2 bulan yang lalu
  • Bawaslu Waspadai Politik Uang Berkedok Buka Puasa Bersama

    Bawaslu Waspadai Politik Uang Berkedok Buka Puasa Bersama

    2 bulan yang lalu
Berita Lainnya
  • JK Sebut Imbauan Penundaan Tersangka oleh KPK Demi Stabilitas

    JK Sebut Imbauan Penundaan Tersangka oleh KPK Demi Stabilitas

    33 menit yang lalu
  • Wiranto Akui Modernisasi Alut   sista Terkendala Anggaran

    Wiranto Akui Modernisasi Alutsista Terkendala Anggaran

    3 jam yang lalu
  • KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    4 jam yang lalu
  • 'Jangankan Eks HTI, Eks PKI Saja Bisa Menjadi Caleg'

    'Jangankan Eks HTI, Eks PKI Saja Bisa Menjadi Caleg'

    3 jam yang lalu
TERPOPULER
  • KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    KSAD Minta Bawaslu Buktikan Keterlibatan TNI di Pilkada 2018

    4 jam yang lalu
  • Walk Out di Pidato Jokowi, Ferdinand Akan Diperiksa Komwas PD

    Walk Out di Pidato Jokowi, Ferdinand Akan Diperiksa Komwas PD

    44 menit yang lalu
  • Gerindra dan PKS Minta Wiranto Tak Intervensi KPK

    1 jam yang lalu
  • 'Jangankan Eks HTI, Eks PKI Saja Bisa Menjadi Caleg'

    'Jangankan Eks HTI, Eks PKI Saja Bisa Menjadi Caleg'

    3 jam yang lalu
Sumber: Google News | Berita 24 Sulut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »