www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sulawesi Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Berita Populer: Ganjar Jawab Tudingan soal Puisi dan Kasus 1 NIK ...

Posted by On 07.53

Berita Populer: Ganjar Jawab Tudingan soal Puisi dan Kasus 1 NIK ...

Calon Gubernur Jateng,  Ganjar Pranowo,  menghadiri Rakercabsus,  pemantapan pemenangan Pilkada Jateng,  di Kantor DPC PDIP Kabupaten Demak,  Jateng,  Minggu (8/4/2018)KOMPAS.com/ARI WIDODO Calon Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menghadiri Rakercabsus, pemantapan pemenangan Pilkada Jateng, di Kantor DPC PDIP Kabupaten Demak, Jateng, Minggu (8/4/2018)

1. Jawaban Ganjar Atas Politisasi Puisi yang Menimpa Dirinya

Calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ingin informasi hoaks menjadi arus utama informasi yang diterima masyarakat dalam masa pilkada. Belajar dari pilkada daerah lain, dirinya ingin melawan berita h oaks dengan cepat-cepat memberikan konfirmasi agar masyarakat tidak terbelah.

"Sebab, jika sudah percaya hoaks dan tidak ada yang klarifikasi, itu bisa berefek negatif. Nanti bisa membelah masyarakat yang ada,” kata Ganjar dalam deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Gus Yasin di Bawen, Semarang, Minggu (8/4/2018).

Menurut Ganjar, perlawanan terhadap hoaks harus masif dilakukan sehingga dirinya mengajak masyarakat Semarang saling peduli, memerangi berita hoaks. Caranya dengan check and recheck jika menerima informasi atau jika hendak membagi informasi. Konfirmasi atas berita hoaks juga perlu disebarkan melalui media sosial.

“Tunjukkan bukti dan apabila itu sebuah pernyataan yang membutuhkan satu ilmu, ya, harus tanya kepada pakarnya. Bisa tokoh agama atau akademisi,” ujarnya. Lebih-lebih, sambung Ganjar, apabila berita hoaks tersebut bisa bermuara ke isu SARA serta dapat mengganggu stabilitas keamanan dan k etertiban di Kabupaten Semarang.

Maka, hal itu perlu diredam. "Tahu kalau itu ada hoaks jangan dikompori. Jawab dengan baik, kalau masih ngeyel, ya, dibawa ke penegak hukum,” ucapnya.

Ganjar lantas memberikan contoh tentang isu yang baru menimpanya, yakni tudingan menistakan agama gara-gara ia membacakan salah satu puisi Gus Mus dalam acara bincang-bincang di sebuah televisi swasta beberapa waktu lalu.

Penampilan Ganjar dalam acara talkshow tersebut dipelintir ke arah isu SARA di media sosial. Ia menengarai, hal tersebut memiliki kepentingan dalam Pilkada Jateng 2018. “Padahal, itu puisi sejak tahun 1987 dan Gus Mus sendiri yang membaca, bahkan semua membaca, kenapa diributkan sekarang? Tendensinya itu muncul,” katanya.

Baca selengkapnya: Ganjar: Itu Puisi 1987, Gus Mus yang Baca, Kenapa Ribut Sekarang?


2. Kapal Buruan Interpol Ditangkap, Susi Ungkap Modus Baru Pencurian Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).Penangkapan kapal buronan Interpol, STS-50, di perairan tenggara Pulau Weh, Provinsi Aceh, Jumat (6/4/2018), sekaligus mengungkap modus baru praktik pencurian ikan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menduga kuat kapal itu tidak melakukan pencurian ikan sendiri di wilayah perairan Indonesia. Kapal itu hanya menunggu di luar garis ZEE Indonesia, kemudian menerima kiriman ikan dari kapal-kapal Indonesia (transhipment).

"Karena kapal asing sudah tidak diperbolehkan lagi menangkap ikan di Indonesia, jadi mereka mengganti modusnya. Kapal Indonesia yang menangkap ikan, lalu mereka ini mengorganisasi penjemputan di tengah laut. Jelas pelanggaran karena artinya ini ekspor ilegal," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Pada Maret 2018, Susi mendapatkan kabar bahwa ada praktik transhipment alias ekspor ilegal di beberapa perairan di Indonesia. Salah satunya di perairan Sulawesi Utara dan perairan Natuna.

Namun, informasi itu muncul seusai praktik transhipment dilaksanakan sehingga tidak dapat langsung ditindak. Susi menduga kuat STS-50 terlibat dalam praktik tersebut.

"Sebab, kalau dilihat dari informasi ukuran kapalnya, sama. Saya yakin ada kaitannya. Tidak mungkin tidak," lanjut Susi.

Susi mendapatkan laporan intelijen bahwa akan ada praktik transhipment oleh sebuah kapal berbendera Kamboja di salah satu wilayah perairan Indonesia pada pertengahan April 2018 ini. Susi juga yakin bahwa kapal berbendera Kamboja yang dimaksud adalah STS-50.

Baca selengkapnya: Kapal Buruan Interpol Ditangkap, Menteri Susi Ungkap Modus Baru Pencurian Ikan di Indonesia

3. Pelaku yang Tampar Petugas SPBU di Bekasi Terancam Dipolisikan

Rekaman CCTV SPBU Tarumajaya memperlihatkan perdebatan petugas keamanan SPBU dengan konsumen yang menampar petugas Selasa (3/4/2018)Kompas.com/Setyo Adi Rekaman CCTV SPBU Tarumajaya memperlihatkan perdebatan petugas keamanan SPBU dengan konsumen yang menampar petugas Selasa (3/4/2018)Pihak manajemen SPBU 34.17205 di Boulevard Raya, Blok SN 6, Harapan Indah, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berencana melaporkan pelaku penamparan salah satu pegawainya kepada pihak kepolisian, Senin (9/4/2018).

Manajer operasional SPBU tersebut, Arif Sunandar, mengatakan, hal itu akan dilakukan jika pelaku yang menampar pegawainya tidak datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau sampai hari ini pelaku tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, sore nanti akan kami laporkan ke Polsek Tarumajaya," kata Arif saat ditemui, Senin (9/4/2018). Menurut Arif, pihaknya sudah menunggu pelaku sejak kejadian pada Selasa (3/4/2018) sore.

Ketika itu, pelaku mengungkapkan akan mendatangi lagi SPBU untuk menyelesaikan persoalannya. Namun, sampai hari ini pelaku belum juga datang ke SPBU tersebut.

"Kita masih menunggu niat baik pelaku untuk datang kepada kami. Pelaku sudah janji bertemu menyelesaikan persoalan, terutama dengan menajemen dan karyawan. Namun, sampai hari ini tidak juga datang," ujar Arif.

Baca selengkapnya: Pelaku yang Tampar Petugas SPBU di Bekasi Terancam Dipolisikan

4. 1 NIK Dipakai Daftar 2,2 Juta Nomor Prabayar, Ini Tindakan Kominfo

Seorang pedagang terlihat sedang registrasi SIM card di gerai miliknya di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK). KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Seorang pedagang terlihat sedang registrasi SIM card di gerai miliknya di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK). Meski membantah adanya kebocoran data pribadi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak menampik adanya penyalahgunaan NIK dalam proses registrasi kartu SIM prabayar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panja Pengamanan Da ta Pribadi Komisi I DPR RI hari ini, Senin (9/4/2018), Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, menjabarkan kejanggalan yang ditemukan dalam periode registrasi kartu SIM prabayar dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.

"Ada 2,2 juta nomor prabayar yang daftar pakai 1 NIK. Ini tidak langsung ditemukan dalam satu waktu, tapi dari periode awal registrasi sampai tenggat akhir," kata Zudan.

Sebanyak 2,2 juta nomor tersebut tercatat sebagai prabayar Indosat Ooredoo. Meski nilainya paling signifikan, operator lain pun tak luput dari kasus serupa.

Telkomsel menghimpun 518.000-an nomor prabayar yang didaftarkan dengan 1 NIK, sementara itu XL ada 319.000-an, Hutchison Tri 83.000-an, dan Smartfren 146.000-an.

Baca selengkapnya: 1 NIK Dipakai Daftar 2,2 Juta Nomor Prabayar, Ini Tindakan Kominfo

5. Gubernur Jambi Zumi Zola Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018 Zumi Zola mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4/2018). KPK resmi menahan Gubernur Jambi Zumi Zola usai diperiksa selama sekitar sembilan jam.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018 Zumi Zola mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4/2018). KPK resmi menahan Gubernur Jambi Zumi Zola usai diperiksa selama sekitar sembilan jam.Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan Gubernur Jambi Zumi Zola, Senin (9/4/2018). Zumi Zola ditahan setelah diperiksa sekitar 8 jam oleh penyidik.

"Tersangka ZZ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan C1 KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Zumi tiba di Gedung KP K pada pukul 10.00 WIB. Zumi yang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka itu terlihat mengenakan rompi tahanan saat keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18.45 WIB.

Politisi PAN ini didampingi pengawal tahanan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ditanya oleh awak media yang menunggu.

Zumi Zola sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar.

Perkara yang melibatkan keduanya merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola dan Arfan digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018.

Baca juga : Gubernur Jambi Zumi Zola Ditahan KPK


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Rangkuman Berita Populer di Kompas.com

Terkini Lainnya

Sandiaga: Mau Jadi Orang Besar, Tak Boleh Alergi Dijadikan Lelucon

Sandiaga: Mau Jadi Orang Besar, Tak Boleh Alergi Dijadikan Lelucon

Megapolitan 10/04/2018, 21:40 WIB Soal Manuver Cak Imin, Airlangga Sebut PKB Belum Resmi Dukung Jokowi

Soal Manuver Cak Imin, Airlangga Sebut PKB Belum Resmi Dukung Jokowi

Nasional 10/04/2018, 21:29 WIB Fadli Zon: Kalau sebagai Capres, Tak Layak Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

Fadli Zon: Kalau sebagai Capres, Tak Layak Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

Nasional 10/04/2018, 21:28 WIB Alasan Polisi Pulangkan Anak Henry Yosodiningrat yang Positif Narkoba

Alasan Polisi Pulangkan Anak Henry Yosodiningrat yang Positif Narkoba

Megapolitan 10/04/2018, 21:24 WIB KSAD Apresiasi Keputusan IDI yang Tak Jadi Berhentik   an Dokter Terawan

KSAD Apresiasi Keputusan IDI yang Tak Jadi Berhentikan Dokter Terawan

Nasional 10/04/2018, 21:19 WIB Dalam Debat Pertama Pilgub Jatim, Puti dan Emil Adu Argumen soal Gizi Buruk

Dalam Debat Pertama Pilgub Jatim, Puti dan Emil Adu Argumen soal Gizi Buruk

Regional 10/04/2018, 21:18 WIB Hendak Tawuran di Tamansari, 3 Remaja Bersenjata Tajam Ditangkap

Hendak Tawuran di Tamansari, 3 Remaja Bersenjata Tajam Ditangkap

Megapolitan 10/04/2018, 21:17 WIB Terjebak di Lumpur, Gajah Winggo Baru Bisa Diselamatk   an 8 Jam Kemudian

Terjebak di Lumpur, Gajah Winggo Baru Bisa Diselamatkan 8 Jam Kemudian

Regional 10/04/2018, 21:16 WIB Pesawat Ringan Jatuh di Lapangan Golf, 6 Tewas

Pesawat Ringan Jatuh di Lapangan Golf, 6 Tewas

Internasional 10/04/2018, 21:09 WIB PN Jaksel Perintahkan KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Bank Century

PN Jaksel Perintahkan KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Bank Century

Nasional 10/04/2018, 21:07 WIB Debat Perdana Pilgub Jatim, Khofifah Usung Millenial Job Center, Gus Ipul Andalkan    SMK dan Mas Metal

Debat Perdana Pilgub Jatim, Khofifah Usung Millenial Job Center, Gus Ipul Andalkan SMK dan Mas Metal

Regional 10/04/2018, 21:06 WIB DKI Telusuri Lahan Warga yang Belum Dibayar untuk Proyek MRT

DKI Telusuri Lahan Warga yang Belum Dibayar untuk Proyek MRT

Megapolitan 10/04/2018, 21:05 WIB Gedung Putih Umumkan Trump Batalkan Kunjungan ke Amerika Latin

Gedung Putih Umumkan Trump Batalkan Kunjungan ke Amerika Latin

Internasional 10/04/2018, 21:03 WIB Menurut Gerindra, Pilkada melalui DPRD Lebih Efisien

Menurut Gerindra, Pilkada melalui DPRD Lebih Efisien

Nasional 10/04/2018, 20:55 WIB Miliki Harta Rp 82 Miliar, Cawagub Nomor Urut 3 Jadi Calon Terkaya di Sumsel Sesuai LHKPN

Miliki Harta Rp 82 Miliar, Cawagub Nomor Urut 3 Jadi Calon Terkaya di Sumsel Sesuai LHKPN

Regional 10/04/2018, 20:49 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Sulut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »