Kirim Berita Sulut: Klik Disini | Konfirmasi Berita Sulut: Klik Disini

Berita 24 Sulawesi Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Bupati Sri: Pejabat Malas Ngantor Alasan Rolling di Talaud

Posted by On 04.17

Bupati Sri: Pejabat Malas Ngantor Alasan Rolling di Talaud

Bupati Sri: Pejabat Malas Ngantor Alasan Rolling di Talaud

Diskresi Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip, soal mutasi pejabat ‘digugat’. Ratusan aparatur sipil negara.

Bupati Sri: Pejabat Malas Ngantor Alasan Rolling di TalaudistimewaDemonstrasi di kantor Bupati Talaud, Senin (23/7/2018).

TRIBUNAMANADO.CO.ID, MELONGUANE â€" Diskresi Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip, soal mutasi pejabat ‘digugat’. Ratusan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) yang tergabung dalam Aksi Solidaritas ASN dan THL berunjuk rasa di Kantor Talaud'>Bupati Talaud, Senin (23/7/2018).

Aksi demonstrasi diawali dari dari Pendopo Rumah Dinas Bupati pa da pukul 10.15 Wita. Massa kemudian menuju Kantor Bupati. Di sana mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Sri pada Kamis 19 Juli pekan lalu.

Koordinator aksi, Aren Karundeng, saat berorasi, menyuarakan sejumlah tuntutan termasuk meminta Bupati SWM tidak melanggar Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Ratusan ASN membawah dua baliho yang bertuliskan penolakan terhadap keputusan Bupati Talud terkait rolling pejabat belum lama ini.

“Hari ini SWM telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Dimana dikatakan bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Karundeng.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud. Yang ada adalah arogansi SWM dengan menggunakan kekuasaan yang ada. SWM kami minta mundur da ri bupati,” ungkap seorang ASN.

Bupati Sri saat menerima aspirasi dari massa, kembali menegaskan, pelantikan yang dilakukan sesuai dengan UU. “Saya tegaskan sebagai pimpinan daerah bahwa sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Daerah dimana dalam keadaan stagnan saya harus melakukan diskresi. Jelas, pelantikan kemarin dilaksanakan sah sesuai dengan amanat UU.

Sah sesuai ketentuan. Kalau pun tidak menerima silakan ada ranah hukum yang kalian proses,” kata Manalip, Senin kemarin.
Lebih jauh lagi, kata dia, pelantikan itu ada dasar UU. UU nomor 30 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Administrasi Daerah.

“Jelas bahwa setelah pelaksanaan pilkada, banyak kantor yang kosong. Kepala badan/dinas tidak menjalankan tugas seperti biasa. Kesimpulannya saya harus ambil, ketika ini tidak jalan maka harus ada diskresi yang saya lakukan,” katanya.

Dalam aksi damai itu, Bupati Sri dan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange berdiri bersamaan menerima aspirasi yan g dilakukan ASN dan THL.
Usai melakukan aksi demo di kantor Bupati, massa kemudian menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sana mereka menyampaikan aspirasi yang sama. Selanjutnya massa kembali di Pendopo Rudis Bupati dan membubarkan diri dengan aman.

Halaman selanjutnya 123
Penulis: reporter_tm_cetak Editor: Lodie_Tombeg Ikuti kami di Isu Mahar Rp3 Triliun dari Kubu Jokowi Dibahas Ahmad Dhani, Gibran Balas Singkat tapi Menohok Sumber: Google News | Liputan 24 Melonguane

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »